Pecah Telur 2026: Pegawai Pajak Jakarta Utara Terciduk OTT KPK!

Pecah Telur 2026: Pegawai Pajak Jakarta Utara Terciduk OTT KPK!

NASIONAL Register Center   Januari 11, 2026

AK News - Tahun baru, wajah lama. Indonesia kembali disuguhi tontonan klasik: pejabat pajak yang seharusnya menjaga kas negara justru sibuk mengatur jalan pintas demi isi kantong pribadi. KPK pada 9–10 Januari 2026 melakukan OTT besar-besaran, dan hasilnya lima orang langsung terciduk.  

Dari kubu penerima, ada DWB sang Kepala KPP Madya Jakarta Utara, AGS Kepala Seksi, dan ASB anggota tim penilai pajak. Dari kubu pemberi, ABD konsultan pajak dan EY staf PT WP ikut terseret. Mereka diduga mengatur nilai pajak perusahaan pertambangan periode 2021–2026. Sederhananya: uang pelicin jadi tiket untuk merusak sistem.  

Barang bukti yang disita pun bukan main: uang tunai rupiah ratusan juta, mata uang asing, hingga logam mulia. Totalnya mencapai Rp6,38 miliar. Semua itu demi menutup mata atas kewajiban pajak, yang akhirnya membuat negara rugi sekitar Rp59 miliar.  

“Setiap rupiah harus masuk ke kas negara, bukan ke kantong pribadi,” tegas Juru Bicara KPK. Tapi kenyataan di lapangan justru menunjukkan betapa rapuhnya benteng keuangan negara. Pajak yang seharusnya jadi tulang punggung pembangunan malah dijadikan ladang transaksi gelap.  

Satirnya jelas: Indonesia seolah punya dua jenis pajak. Pajak resmi untuk rakyat biasa, dan pajak ‘paket hemat’ untuk mereka yang mampu menyuap. Inilah wajah rusak birokrasi—di mana jeruji besi lebih dulu menyambut pegawai pajak ketimbang penghargaan atas integritas.  

Awal tahun 2026 pun ditandai dengan pecah telur pahit: korupsi pajak kembali terbongkar, dan publik kembali diingatkan bahwa Indonesia masih harus berjuang keras melawan penyakit lama yang terus menggerogoti tubuh negara. (NN)

Ironi, Dari Pemburu Jadi Buruan: Pejabat Institusi yang Kerap Meng-OTT Malah Ter-OTT KPK

Ironi, Dari Pemburu Jadi Buruan: Pejabat Institusi yang Kerap Meng-OTT Malah Ter-OTT KPK

HUKUM & KRIMINAL Register Center   Desember 19, 2025

AK News - 19 Desember 2025 – Dunia hukum kembali diwarnai drama yang tak kalah dari sinetron. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang dikenal rajin melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini justru menangkap pejabat dari institusi yang selama ini bangga mengumumkan OTT. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU), Albertinus Parlinggoman Napitupulu, bersama Kepala Seksi Intelijen Asis Budianto, diciduk KPK dalam operasi senyap di Amuntai, Kalimantan Selatan, Kamis (18/12).  

Publik pun terpingkal sekaligus geram. Bagaimana tidak, pejabat yang biasanya tampil gagah di depan kamera saat mengumumkan OTT, kini justru jadi headline karena dirinya sendiri terjerat OTT. Dari pemburu koruptor, kini berubah menjadi buruan lembaga antikorupsi.  

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan enam orang, termasuk seorang pihak swasta yang diduga menjadi perantara. Mereka langsung digelandang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif. Sejumlah barang bukti turut disita, yang diduga terkait praktik suap dan pemerasan. Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap.  

Juru Bicara KPK menegaskan, penangkapan ini adalah bukti komitmen lembaga antirasuah untuk menindak tegas praktik korupsi tanpa pandang bulu. “Tidak ada toleransi bagi aparat yang justru menyalahgunakan kewenangan,” ujarnya. Pernyataan ini seolah menjadi sindiran telak bagi institusi yang selama ini bangga dengan jargon pemberantasan korupsi.  

Albertinus, yang dikenal sebagai jaksa senior dengan rekam jejak panjang, kini harus menghadapi sorotan tajam publik. Karier yang semula dianggap cemerlang mendadak tercoreng akibat dugaan keterlibatan dalam kasus suap. Ironinya, pejabat yang dulu sering mengumumkan OTT dengan nada heroik, kini justru menjadi tokoh utama dalam OTT yang memalukan.  

Gelombang komentar masyarakat pun bermunculan. Netizen di media sosial ramai-ramai melontarkan sindiran: “OTT kali ini benar-benar spesial, karena yang ditangkap bukan koruptor biasa, tapi pejabat yang biasanya bangga mengumumkan OTT.” Ada pula yang menulis, “Kalau begini, institusi hukum kita bukan hanya pemburu koruptor, tapi juga penyedia tontonan satir gratis.”  

Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa korupsi tidak mengenal seragam, jabatan, atau institusi. OTT terhadap Kajari HSU bukan sekadar penangkapan, melainkan alarm keras bahwa pengawasan terhadap aparat penegak hukum harus diperketat. Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK dalam menetapkan status hukum para pihak yang diamankan, sekaligus memastikan proses hukum berjalan terbuka, adil, dan tidak berhenti di tengah jalan.  (NN)

Otak Korup Bekerja Lebih Cepat dari Banjir, Ketika Air Bah Datang, Otak Pungli Pun Mengalir

Otak Korup Bekerja Lebih Cepat dari Banjir, Ketika Air Bah Datang, Otak Pungli Pun Mengalir

Video & Film Register Center   Desember 03, 2025

AK News - Air bah yang merendam rumah warga seharusnya menjadi momen solidaritas dan kepedulian. Namun di tengah jeritan korban banjir, muncul kisah yang lebih memilukan: internet darurat Starlink, yang digratiskan oleh Elon Musk untuk wilayah bencana Sumatra, justru dijadikan ajang pungutan liar oleh oknum tak bertanggung jawab.  

Korban banjir mengaku dipaksa membayar Rp 20 ribu per jam, bahkan Rp 5 ribu hanya untuk lima menit sekadar mengirim pesan “Kami selamat.” Di saat mereka kehilangan rumah, harta, dan rasa aman, mereka juga kehilangan hak atas bantuan yang seharusnya gratis.  

Unggahan warga di media sosial memicu gelombang protes. Publik menyebut praktik ini sebagai “bisnis air mata” yang memperjualbelikan penderitaan. Ironinya, Starlink sudah menegaskan bahwa layanan darurat diberikan tanpa biaya hingga akhir Desember. Namun di lapangan, oknum menjual akses seolah-olah milik pribadi, menjadikan musibah sebagai pasar gelap.  

Tragedi ini semakin menyayat ketika warga juga melaporkan pungutan Rp 20 ribu per orang untuk melintasi jembatan darurat di Bener Meriah menuju Bireuen. Jalan evakuasi yang seharusnya menyelamatkan nyawa, berubah menjadi “tol pribadi” bagi otak korup yang berenang di tengah banjir.  

Inilah wajah ironis masyarakat: air bah datang tanpa kompromi, tetapi otak pungli lebih cepat mengalir. Solidaritas tenggelam, sementara kreativitas oknum justru melahirkan tarif penderitaan. Korban bukan lagi manusia yang butuh pertolongan, melainkan konsumen yang harus membayar untuk sekadar bernapas lega.  

Bencana alam seharusnya melahirkan empati, namun di tangan oknum, ia melahirkan ironi. Aparat diminta segera bertindak, karena tragedi terbesar bukanlah banjir itu sendiri, melainkan mentalitas pungli yang menjadikan musibah sebagai ladang keuntungan. (AAH) 

Lonjakan Kasus Korupsi Kepala Desa, Kejagung Mulai Kewalahan

Lonjakan Kasus Korupsi Kepala Desa, Kejagung Mulai Kewalahan

EKONOMI & BISNIS Register Center   Desember 03, 2025

AK News - Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali dibuat sibuk oleh para kepala desa yang tampaknya lebih lihai menghitung dana desa daripada menghitung jumlah warganya. Lonjakan kasus korupsi ini bukan sekadar statistik, melainkan parade tahunan yang semakin meriah dari tahun ke tahun.  

Plt Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Sesjamintel), Sarjono Turin, mengungkapkan bahwa semester I tahun 2025 sudah mencatat 489 kasus yang melibatkan kepala desa. Angka ini melonjak bak harga cabai menjelang Lebaran—dan tampaknya belum ada tanda-tanda akan turun.  

Data Kasus dalam Tiga Tahun Terakhir

- 2023: 184 kasus (pemanasan)  

- 2024: 275 kasus (mulai serius)  

- Jan–Juni 2025: 489 kasus (level “festival korupsi desa”)  

Dari jumlah tersebut, 477 kasus adalah tindak pidana korupsi. Ada yang dilakukan secara kolektif—seperti di Kabupaten Lahat, di mana gotong royong rupanya lebih cocok untuk menggarong dana desa—dan ada pula yang dilakukan secara individu, seperti di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, di mana kepala desa tampaknya lebih sibuk membangun “istana pribadi” daripada jalan desa.  

Tantangan Utama

- Desa terpencil yang sulit diawasi, seolah korupsi hanya bisa dihentikan dengan GPS dan drone.  

- Minimnya pengawasan internal, karena siapa yang mau mengawasi kalau semua ikut menikmati?  

- Dana desa yang besar, tapi sistem kontrolnya tipis—ibarat memberi kue besar tanpa piring, semua berebut dengan tangan kosong.  

Menurut Sarjono, pola korupsi yang paling sering ditemukan adalah penyalahgunaan dana desa, laporan fiktif, hingga penggelapan anggaran pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan desa lebih sering terjadi di rekening pribadi ketimbang di tanah desa.  

Kejagung menegaskan akan memperkuat pengawasan serta mempercepat proses penindakan. Namun publik bertanya-tanya: apakah aparat benar-benar bisa mengejar para kepala desa yang sudah menjadikan korupsi sebagai “mata pencaharian alternatif”? Atau kita akan terus menyaksikan drama klasik: desa maju di atas kertas, tapi jalanan tetap berlubang, jembatan tetap roboh, dan masyarakat tetap menunggu janji yang tak kunjung ditepati.  (AAH)

Jaksa Jaga Desa: Program Pengawasan Dana Desa yang Mulai di tanam 3 tahun lalu kini Berbuah

Jaksa Jaga Desa: Program Pengawasan Dana Desa yang Mulai di tanam 3 tahun lalu kini Berbuah

Register Center   Desember 01, 2025

AK News - Jakarta – Program Jaga Desa yang digagas Kejaksaan sejak 2023 kini telah diterapkan secara nasional. Awalnya hanya berupa percontohan di satu provinsi dan satu kabupaten/kota, kini program ini menjadi instrumen penting dalam pengawasan dana desa di seluruh Indonesia.  

Hasilnya cukup mengejutkan. Berdasarkan data Kejaksaan, sepanjang Januari–Juni 2025 tercatat 489 kasus yang berhubungan dengan desa. Dari jumlah itu, 477 kasus merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat desa. Artinya, dalam waktu enam bulan saja, ratusan kepala desa berhasil ditindak dan di penjara karena penyalahgunaan dana desa.  

Kolaborasi dan Teknologi. Program Jaga Desa bukan sekadar slogan. Kejaksaan membangun sistem pengawasan berbasis kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu yang kini dioptimalkan adalah aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding (Jaga Desa) yakni Garda Desa.  

Aplikasi ini memungkinkan pelaporan secara langsung terkait:  

- Pekerjaan dan aset desa  

- Pendistribusian pupuk  

- Koperasi Merah Putih  

- Program Jaga Budaya  

- Pengelolaan dana desa secara transparan  

Dengan sistem ini, setiap aliran dana desa bisa dipantau secara real time, sehingga ruang untuk manipulasi semakin sempit.  

Pencegahan Lebih Penting dari Penindakan. Kejaksaan menegaskan bahwa tujuan utama Jaga Desa bukan hanya menangkap pelaku, tetapi mencegah terjadinya korupsi sejak awal. Instrumen pengawasan yang akurat, transparan, dan akuntabel diharapkan mampu menekan angka penyalahgunaan dana desa secara signifikan.  

Namun, keberhasilan program ini tidak bisa hanya bergantung pada aparat penegak hukum. Peran masyarakat desa dalam mengawasi jalannya pembangunan tetap menjadi kunci utama. Tanpa partisipasi publik, peluang terjadinya “permainan dana desa” masih terbuka.  

Harapan ke Depan, dengan adanya Jaga Desa, pemerintah berharap dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk memperkaya segelintir orang. Jika pengawasan berjalan konsisten, maka pembangunan desa akan lebih merata, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa bisa kembali pulih. (Devil)

SPJ fiktif jadi senjata korupsi! Pendamping Desa Batang Merangin resmi terseret, publik geger!

SPJ fiktif jadi senjata korupsi! Pendamping Desa Batang Merangin resmi terseret, publik geger!

DAERAH Register Center   November 28, 2025

AK News - Batang Merangin, 27 November 2025 — Publik kembali diguncang kabar mengejutkan dari Desa Batang Merangin. Seorang pendamping desa resmi ditetapkan sebagai tersangka baru oleh Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dalam kasus korupsi APBDes 2021. Tersangka terbukti ikut menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif yang dijadikan tameng untuk menutupi penyalahgunaan dana desa.  

Praktik SPJ fiktif ini bukan hal baru. Kepala desa kerap mengupahkan pembuatan SPJ kepada pihak lain, termasuk pendamping desa, demi mengakali sistem keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes. Dengan cara ini, laporan keuangan terlihat rapi dan sesuai prosedur, padahal kenyataannya banyak kegiatan pembangunan tidak pernah terealisasi.  

Penyidik menemukan bukti kuat berupa dokumen dan keterangan saksi yang mengungkap kerugian negara hingga ratusan juta rupiah. Kejaksaan langsung menahan tersangka untuk mempercepat proses hukum, sekaligus menelusuri kemungkinan keterlibatan perangkat desa lain yang disebut-sebut ikut menikmati hasil korupsi.  

Kasus ini menimbulkan kekecewaan mendalam di tengah masyarakat. Dana desa yang seharusnya dipakai untuk pembangunan jalan, fasilitas umum, dan peningkatan kesejahteraan warga justru diselewengkan melalui laporan pertanggungjawaban palsu. Penetapan tersangka baru ini menjadi alarm keras bahwa praktik “SPJ berbayar” dan manipulasi Siskeudes bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan yang merusak keuangan negara dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.  (AAH)

Kades Muaro Hemat Resmi Ditahan Kejari Sungai Penuh Terkait Dugaan Korupsi Dana Desa

Kades Muaro Hemat Resmi Ditahan Kejari Sungai Penuh Terkait Dugaan Korupsi Dana Desa

INTERNASIONAL Register Center   Oktober 24, 2025

AK News - Kerinci — Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menetapkan Kepala Desa Muaro Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, berinisial Jasman, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2020–2021. Penetapan status tersangka disusul dengan penahanan resmi pada Jumat, 24 Oktober 2025.

Kajari Sungai Penuh, Sukma Djaya Negara, dalam konferensi pers menyampaikan bahwa tersangka diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa dengan modus pertanggungjawaban fiktif atas sejumlah kegiatan pembangunan. “Tersangka membuat laporan kegiatan yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Beberapa kegiatan bahkan telah didanai oleh pihak ketiga, namun tetap dicantumkan dalam APBDes sebagai pengeluaran desa,” ujar Sukma.

Tim penyidik sebelumnya telah melakukan penggeledahan di rumah pribadi tersangka dan Kantor Desa Muaro Hemat pada 23 Juli 2025. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita 187 dokumen dan 10 unit barang elektronik yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi.

Berdasarkan hasil penyidikan, kerugian negara akibat perbuatan tersangka diperkirakan mencapai Rp942 juta. Penahanan dilakukan untuk memperlancar proses hukum dan mencegah potensi penghilangan barang bukti.

Tersangka saat ini ditahan di Rutan Sungai Penuh dan akan menjalani pemeriksaan lanjutan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kejaksaan menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan dana desa demi menjaga integritas tata kelola pemerintahan di tingkat desa. (NN)

Sindikat Pembobol Rekening Rp204 Miliar Terbongkar, Modus Satgas Palsu dan Akses Sistem Bank

Sindikat Pembobol Rekening Rp204 Miliar Terbongkar, Modus Satgas Palsu dan Akses Sistem Bank

HUKUM & KRIMINAL Register Center   September 25, 2025

AK news - Jakarta, 25 September 2025 — Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil mengungkap sindikat pembobolan rekening dormant senilai Rp204 miliar di Bank Negara Indonesia (BNI). Kejahatan ini dilakukan oleh jaringan terorganisir yang menyamar sebagai Satgas Perampasan Aset dan menyusup ke sistem perbankan melalui kerja sama dengan oknum internal bank.

Modus operandi sindikat ini melibatkan penyamaran sebagai aparat penegak hukum, ancaman terhadap keselamatan keluarga kepala cabang bank, serta manipulasi sistem Core Banking untuk memindahkan dana ke rekening penampungan. Dalam waktu 17 menit, sebanyak 42 transaksi dilakukan ke lima rekening berbeda.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf, menjelaskan bahwa para pelaku terbagi dalam tiga kelompok: oknum pegawai bank, eksekutor pembobolan, dan pelaku pencucian uang. Beberapa di antaranya adalah mantan pegawai bank, konsultan hukum, mediator, dan fasilitator keuangan ilegal.

Barang bukti yang diamankan meliputi uang Rp204 miliar, 22 unit ponsel, hard disk, DVR CCTV, dan laptop. Para tersangka dijerat dengan pasal dari empat undang-undang, yakni UU Perbankan, UU ITE, UU Transfer Dana, dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda miliaran rupiah.

Polri mengimbau masyarakat untuk rutin memantau aktivitas rekening, memperbarui data pribadi, dan mengaktifkan notifikasi transaksi guna mencegah kejahatan serupa.

DPW tani merdeka Indonesia jambi Imbau Masyarakat dan Petani Tenang dan Jaga Persatuan

DPW tani merdeka Indonesia jambi Imbau Masyarakat dan Petani Tenang dan Jaga Persatuan

SOSIAL Register Center   September 01, 2025

AK News - Jambi- Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia, Candra andika, mengimbau masyarakat dan petani tetap tenang di tengah situasi politik dan sosial belakangan ini. 

Ia meminta semua pihak menjaga situasi dan tidak terprovokasi isu yang dapat memecah persatuan Indonesia.

“kita mengajak kepada seluruh masyarkat, kawan-kawan di lapangan, para petani, khususnya kepada seluruh anggota Tani Merdeka Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dalam menyengkapi situasi dan kondisi hari ini, kita harus tenang, harus sadar bahwasannya apapun yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo hari ini untuk kepentingan rakyat,” kata candra andika di Jambi, pada Senin 1 September 2025.

Ia menegaskan penting menjaga persatuan. Menurut Candra, masyarakat harus menghindari provokasi pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa.

“Kita berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh petani agar sama-sama kita menjaga wilayah kita tetap kondusif, jangan mudah terprovokasi dengan hal-hal yang tidak baik, jadi tetap jaga persatuan dan persatuan, itu yang paling penting. Mari kita bergandeng tangan, bersatu padu agar kita tidak mudah dipecah, dipecah-belahkan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia ini kondusif dan aman,” ujarnya.

Candra Andika juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya sejumlah warga dalam aksi di beberapa daerah. Ia berharap peristiwa cepat berhenti dan menjadi pelajaran bersama.

“Saya juga mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya beberapa kawan-kawan kita, sahabat kita. Kita berharap aksi yang dilakukan tetap damai, tidak perlu membuat kerusahan yang kemudian merugikan kita sendiri,” tutur Candra andika

Menurut Candra andika, peristiwa yang terjadi saat ini harus menjadi introspeksi agar kejadian serupa tidak terulang.

“Semoga apa yang terjadi hari ini menjadi koreksi kita, menjadi introspeksi kita bersama. Mari kita songsong Indonesia ini lebih baik daripada hari ini,” kata candra andika

Menurut Candra andika, Tani Merdeka Indonesia tetap berada di belakang Presiden Prabowo Subianto guna menjaga persatuan dan kedamaian bangsa.

“Tani Merdeka Indonesia tetap bersama Presiden Prabowo. Dibelakang Presiden Prabowo, menjaga persatuan dan kedamaian bangsa,” tegas Candra andika

Candra andika juga menyampaikan dukungan kepada TNI dan Polri untuk mengendalikan situasi nasional sehingga masyarakat tetap aman.

“Tani Merdeka Indonesia mendukung TNI dan Polri untuk mengendalikan situasi saat ini, segera mengamankan keadaan, dan menegakkan ketertiban demi keselamatan seluruh rakyat,” ujarnya.

Selain itu, Candra andika mengajak seluruh pihak menghindari kekerasan dan mengutamakan cara-cara damai.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri, menghindari tindakan anarkis, serta mengutamakan musyawarah demi Indonesia yang damai dan bersatu,” tutur candra andika

Sementara itu, don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka  Indonesia juga meminta seluruh masyarakat agar tetap menjaga ketenangan serta tidak terpengaruh oleh provokasi yang berpotensi memecah persatuan.

“Kami mengajak daerah masing-masing tetap tenang. Jangan mudah terprovokasi. Kita jaga persatuan, karena itulah kekuatan kita,” ucapny.

Kuota Haji Dijadikan Komoditas: Dugaan Korupsi Pecah di Kemenag, Nama Gus Yaqut Terseret

Kuota Haji Dijadikan Komoditas: Dugaan Korupsi Pecah di Kemenag, Nama Gus Yaqut Terseret

NASIONAL Register Center   Agustus 29, 2025

Video Dokumen Kompas

AK News - Jakarta — Tambahan kuota haji sebesar 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi pada tahun 2023 seharusnya menjadi berkah bagi jutaan warga Indonesia yang telah mengantre bertahun-tahun. Namun, kuota itu justru berubah menjadi ladang bisnis yang kini diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sesuai Pasal 64 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2019, pembagian kuota haji sudah diatur:  

- 92% untuk jemaah reguler  

- 8% untuk haji khusus

Artinya, dari tambahan 20.000 kuota, seharusnya 18.400 kursi diberikan kepada jemaah reguler, dan hanya 1.600 kursi untuk haji khusus. Namun, Gus Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama saat itu, justru menetapkan skema baru: 50% untuk reguler, 50% untuk khusus.

Akibatnya, sebanyak 8.400 kursi reguler dialihkan ke biro travel haji khusus, lalu dijual dengan tarif Rp42 juta hingga Rp113 juta per kursi. Kuota yang seharusnya menjadi hak rakyat berubah menjadi komoditas eksklusif bagi mereka yang memiliki koneksi dan dana besar.

Yang menarik, Gus Yaqut dikenal sebagai salah satu menteri paling loyal kepada Presiden Joko Widodo. Ia kerap tampil membela kebijakan pemerintah, bahkan dalam isu-isu sensitif. Namun dalam kasus ini, loyalitas itu justru dipertanyakan:  

Apakah kebijakan pembagian kuota yang melanggar aturan dilakukan demi kepentingan rakyat, atau demi melayani kepentingan jaringan bisnis dan politik di sekelilingnya?

KPK telah mencegah Gus Yaqut bepergian ke luar negeri, serta menggeledah rumah dan kantor sejumlah pihak terkait, termasuk Staf Khusus Menteri dan pemilik biro haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur.  

Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari Rp1 triliun, belum termasuk dampak sosial terhadap jutaan jemaah yang kembali harus menunggu giliran.

Yang lebih menyakitkan, Gus Yaqut bukan tokoh biasa. Ia adalah adik kandung Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU.  

Simbol keagamaan yang seharusnya menjaga moral publik, justru terlibat dalam skema yang merusak kepercayaan umat.

Sementara itu, sejumlah tokoh dan kelompok yang selama ini mengklaim sebagai pembela umat justru diam seribu bahasa, atau bahkan ikut menikmati jatah kursi haji khusus.  

Aroma busuk di balik topeng ulama dalam Kementerian Agama mulai tercium.

Publik kini menuntut transparansi penuh dan penegakan hukum yang tegas.  

Karena jika kuota haji pun bisa dijual seenaknya, maka yang rusak bukan hanya sistem, tapi nurani pelayanan ibadah. (AAH)

Video : Wamenaker Ditangkap KPK, Seminar “Hukuman Mati untuk Koruptor” Resmi Gugur Bersama Pembicaranya

Video : Wamenaker Ditangkap KPK, Seminar “Hukuman Mati untuk Koruptor” Resmi Gugur Bersama Pembicaranya

Video & Film Register Center   Agustus 23, 2025

Video : Jumpa Pers penangkapan Wamenaker

AK News.- JakartaJakarta, 23 Agustus 2025 — Indonesia, negeri di mana ironi bukan sekadar gaya bahasa, tapi gaya hidup.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer (alias Noel), dijadwalkan jadi pembicara dalam seminar bertajuk “Hukuman Mati dan Efek Jera untuk Koruptor” pada 25 Agustus 2025. Tapi takdir berkata lain: beliau ditangap sebelum seminar dimulai.

Saat dicegat wartawan di Gedung KPK, Noel hanya sempat menjawab soal kelanjutan acara:  

“Batal,” katanya sambil tersenyum malu.  

Senyumnya tipis. Malunya tebal.  

Efek jeranya? Langsung praktek.

Seminar yang awalnya dirancang untuk membahas hukuman mati bagi koruptor, kini berubah jadi reality show:  

“Koruptor Menjemput Hukuman Sebelum Seminar.”

Netizen tak tinggal diam:  

- “Plot twist-nya terlalu niat,” tulis akun @dramaNegeriSendiri.  

- “Pembicara dan topik akhirnya bersatu dalam takdir,” sindir @satirpolitik.  

- “KPK lebih cepat dari moderator,” tambah @komentatorliar.

Presiden Prabowo langsung ambil langkah tegas. Noel diberhentikan dari jabatan Wamenaker. Seminar pun resmi gugur—bersama pembicaranya.

Kini publik bertanya:  

- Apakah ini efek jera?  

- Atau efek karma instan?  

- Atau seminar itu sebenarnya cuma undangan takdir?

Yang jelas, Indonesia kembali membuktikan:  

Korupsi itu serius. Tapi kadang, ending-nya terlalu lucu untuk tidak ditertawakan. (AP)